sekretariat

All articles

Pelaksanaan Fasilitas Klinik di Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Mutu dan Akreditasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sebagai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 yang memiliki daerah otonom ditingkat kabupatan/kota dan sebagai pemilik Puskesmas dan pembina Klinik (baik milik pemerintah daerah maupun milik masyarakat) yang berada di wilayah satuan kerjanya. SKPD tentunya memiliki tanggung jawab dalam upaya memperbaiki kinerja pemberian layanan kepada masyarakat termasuk dalam memperbaiki mutu pelayanan kesehatan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/kota. Berdasarkan hasil kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Klinik di Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Mutu dan Akreditasi Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan : – Melakukan sosialisasi terhadap Klinik yang berada di wilayah kerja masing-masing, – Mewajibkan seluruh Klinik melakukan pengukuran dan pengiriman laporan Indikator Nasional Mutu(INM) dan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berjalan dan melakukan            Monitoring Evaluasi ke Klinik terhadap pelaporan tersebut, – Melakukan Monitoring terhadap klinik agar segera melakukan penyusunan PPS (Perencanaan Perbaikan        Strategis) dan mengirimkan PPS tersebut di dalam Aplikasi DFO setelah sertifikat Akreditasi di terima dan      memberikan umpan balik terhadap PPS tersebut. – Mendorong klinik untuk segera mengimplementasikan RME (Rekam Medis Elektronik) terintegrasi dengan    Satu Sehat, – Melakukan Koordinasi Lintas Program (Seksi Alkes dan Seksi SDMK) terkait Akreditasi Klinik, – Klinik dapat melakukan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing        pada waktu persiapan survey Akreditasi, – Klinik wajib melakukan pengukuran dan pengiriman Laporan INM dan IKP Klinik sebelum tanggal 15 bulan    berjalan.    

Read article
Rapat Persiapan Verifikasi ODF (Open Defecation Free) Kota Palu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 mempunyai berupa memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, di mana salah satu kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar adalah penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman, pemerintah menargetkan akses masyarakat pada perumahan dan pemukiman yang layak, aman dan terjangkau meningkat pada tahun 2024. Hal ini termasuk target 90% sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% akses sanitasi aman dan ketiadaan rumah tangga yang BAB sembarangan di tempat terbuka. Capaian Kota Palu sudah 100% masyarakat tidak lagi BAB Sembarangan hal ini dibuktikan dengan adanya verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim verifikasi tingkat Kelurahan dan dibuktikan dengan SK Berita Acara Verifikasi desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa Kelurahan di Kota Palu sudah tidak lagi mempraktikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Walaupun semua Kelurahan di Kota Palu sudah dinyatakan SBS, namun masih terdapat daerah yang belum tersentuh dengan pelayanan Air Minum dan Sanitasi dasar yang menyebabkan masih ada masyarakat BABS Sembarangan, di antaranya Kelurahan Duyu, Kelurahan Ujuna, Kelurahan Pantoloan. Tujuan Kegiatan tersebut yaitu : 1. Penguatan Komitmen dalam penyelesaian Sarana Air Minum dan Sanitasi dasar 2. Persiapan Verifikasi ODF tingkat Kota Palu Berkenaan dengan hal tersebut diharapkan dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Palu dalam menuntaskan wilayah Keluarahan yag masyarakatnya masih BABS terbuka dan BABS tertutup melaluui Komitmen Lintas Sektor yang terkait.

Read article
Pengukuran Kebugaran Jasmani Perusahaan/institusi dan Skrining Kesehatan di Wilayah Kota Palu Tahun 2024

Bertempat di Pabrik tahu Afifah Kelurahan Tavanjuka Kota Palu, diadakan giat Pengukuran kebugaran jasmani perusahaan/institusi dan skrining kesehatan. Sasaran peserta adalah pekerja Kelurahan Tavanjuka sebanyak 30 orang dan pelaksana kegiatan adalah Pengelola Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi, kabupaten, Puskesmas dan pengelola PTM Puskesmas. Peningkatan kebugaran jasmani yang meliputi peningkatan stamina dan status kesehatan seseorang dapat dicapai dengan mengurangi waktu sedentari(kurang aktif bergerak) dengan aktivitas fisik dan latihan fisik/olahraga secara baik, benar, terukur, dan teratur. Untuk mengetahui peningkatan kebugaran jasmani seseorang, dapat dilakukan minimal 2 kali pengukuran kebugaran jasmani dengan rentang waktu minimal 3 bulan. Dalam rentang waktu tersebut dilakukan upaya peningkatan kebugaran jasmani. Untuk mengukur tingkat kebugaran tubuh , di gunakan aplikasi Pengukuran Kebugaran jasmani Mandiri SIPGAR, yang dapat diakses langsung melalui internet atau di unduh melalui Playstore. SIPGAR ( Sistem Informasi Pengukuran Kebugaran Mandiri ) merupakan aplikasi pemeriksaan kondisi fisik seseorang yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan metode Rockport. Penggunaan aplikasi SIPGAR ini sangat efektif yang dapat dilakukan secara mandiri untuk menentukan tingkat kebugaran seseorang. Diharapkan kegiatan ini sasarannya bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran Jasmani bagi pekerja di Perusahaan/institusi dalam mewujudkan pekerja yang produktif serta penerapan gaya hidup sehat.

Read article
Workshop Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Se-Provinsi Sulawesi Tengah

Kegiatan Workshop BLUD Puskesmas dilakukan untuk peningkatan kapasitas stakeholder dalam mempersiapkan penerapan BLUD Puskesmas, dalam bentuk kegiatan rapat koordinasi untuk persiapan pelaksaaan pertemuan dan evaluasi pelaksanaan workshop, pelaksanaan pertemuan workshop untuk peningkatan kapasitas stakeholder terkait penerapan BLUD Puskesmas dan pendampingan pasca workshop yang bertujuan untuk memantau implementasi BLUD Puskesmas pasca dilaksanakan pertemuan workshop BLUD Puskesmas. Puskesmas sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan perlu mendapatkan dukungan dalam hal akses dan penguatan kualitas pelayanan. Penguatan kualitas pelayanan dilakukan melalui pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya yang memadai. Pemenuhan sumber daya tersebut membutuhkan kemampuan pengelolaan sumber daya yang optimal, ketersediaan anggaran dan komitmen serta kapasitas pembinaan dari dinkes kabupaten/kota. Berdasarkan data Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Tahun 2019 terkait pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan menunjukkan bahwa jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar adalah 6944 dari 10.134 Puskesmas (68,52%). Pelayanan sesuai standar yang dimaksud adalah termasuk standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Terkait sumber daya manusia, berdasarkan data tersebut masih terdapat 7,5% Puskesmas yang tidak memiliki dokter, dengan jumlah terbanyak tidak memiliki dokter adalah di Provinsi Papua (43,5%), Provinsi Maluku (30,2%), dan Provinsi Papua Barat (29,9%). Berdasarkan data Rifaskes Tahun 2011 dalam hal pembinaan yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota kepada Puskesmas, berada dalam rentang 18% sampai 61%. Berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan bahwa belum seluruh Puskesmas mampu memberikan pelayanan sesuai standar, belum seluruh Puskesmas memiliki dokter serta belum semua dinas kesehatan kabupaten/kota mampu memberikan bimbingan dan pembinaan teknis kepada Puskesmas di wilayah kerjanya secara optimal. Kegiatan Workshop BLUD Puskesmas dilakukan untuk peningkatan kapasitas stakeholder dalam mempersiapkan penerapan BLUD Puskesmas, dalam bentuk kegiatan rapat koordinasi untuk persiapan pelaksaaan pertemuan dan evaluasi pelaksanaan workshop, pelaksanaan pertemuan workshop untuk peningkatan kapasitas stakeholder terkait penerapan BLUD Puskesmas dan pendampingan pasca workshop yang bertujuan untuk memantau implementasi BLUD Puskesmas pasca dilaksanakan pertemuan workshop BLUD Puskesmas.

Read article
Wagub Sulteng Buka BRIDA Award 2023

Palu – Gubernur diwakili Wakil Gubernur Ma’mun Amir menghadiri sekaligus membuka secara resmi BRIDA Award Tahun 2023 yang di Inisiasi Oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah. Bertempat, di Aula Kantor BRIDA Provinsi Sulteng. Jumat, (8/12/2023) Acara ini diselenggarakan oleh BRIDA Provinsi Sulteng dengan mengangkat tema “Ayo! Manfaatkan Hasil Riset Dan Inovasi Untuk Menunjang Pembangunan Daerah Sebagai Upaya Mewujudkan Sulawesi Tengah Labih Sejahtera Lebih Maju”. Kegiatan ini dihadiri ; Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Daerah BRIN RI, Kepala Brida/Bappelitbangda Provinsi se-Sulteng, Kepala Brida/Bappelitbangda Kabupaten dan Kota se-Sulteng, Rektor Universitas, Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulteng serta pejabat terkait lainya. Dalam laporannya, Kepala BRIDA Provinsi Sulteng Farida Lamarauna menyampaikan bahwa pelaksanaan Brida Award yang Perdana tahun 2023 ini, dilaksanakan sebagai wadah untuk memberikan apresiasi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN), pimpinan perangkat daerah, perangkat daerah dan pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmennya untuk terus menerus berinovasi sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. “Pada November 2022, badan penelitian dan pengembangan daerah telah bertransformasi menjadi badan riset dan inovasi daerah atau disingkat BRIDA, yang diharapkan agar hasil riset dan inovasi yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menunjang percepatan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah”Kata Faridah dalam laporannya Menurutnya, untuk memaksimalkan pencapaian Innovative Government Award (IGA) ditahun 2024, perlunya komitmen untuk melaksanakan hal-hal yaitu ; perlunya kebijakan “satu instansi satu inovasi” digalakkan oleh seluruh pimpinan perangkat daerah, menjadikan inovasi sebagai indikator yang dapat dinilai untuk mendapatkan tambahan TPP bagi ASN, Lanjut, melibatkan masyarakat sebagai mitra perangkat daerah untuk juga turut berinovasi sebagai bentuk dukungan kolaborasi terhadap kinerja pelayanan publik. perlunya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam bentuk dukungan kebijakan dan anggaran terhadap inovasi hasil aksi perubahan diklat kepemimpinan serta perlunya bimbingan teknis kepada para inovator dan operator inovasi tentang tata cara mendeskripsikan inovasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan terkoordinasi dengan baik. Beliau berharap, hasil monev ini dapat menjadi acuan untuk perbaikan lebih lanjut, sehingga hasil IGA Award 2024 dapat lebih baik. Pada kesempatan itu, Wagub Ma’mun Amir membacakan sambutan tertulis Gubernur menyampaikan, selamat dan sukses kepada para penerima penghargaan Brida Award 2023, teristimewa kepada Faridah Lamarauna selaku Kepala BRIDA Provinsi Sulteng sebagai penanggung jawab terselenggaranya kegiatan ini sebagai upaya untuk merajut kembali asa dalam percepatan visi dan misi pembangunan daerah melalui dukungan hasil riset dan inovasi. “Saya sangat berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan dan menjadi agenda tahunan di Brida Provinsi”tutur Wagub pada kesempatan itu Selanjutnya, Wagub juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada para penerima penghargaan Brida Award 2023, yang terpilih sebagai ASN terinovatif, pimpinan perangkat daerah terinovatif, dan kepala daerah terinovatif. “Pencapaian ini terus ditingkatkan dan ditularkan kepada para ASN atau pimpinan perangkat daerah untuk selalu berinovasi dan jangan berhenti untuk berinovasi”ujar Wagub Selanjutnya, Gubernur memberikan beberapa arahan untuk segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah yaitu ; pertama, khusus untuk brida provinsi saya targetkan tahun 2024, pencapain iga award minimal bernilai “baik”. Kedua, semboyan “satu instansi satu inovasi” diganti menjadi “satu instansi minimal tiga inovasi”. Ketiga, meningkatkan jumlah inovasi yang masuk kategori penerapan. Keempat, perlunya apresiasi terhadap asn dan pimpinan perangkat daerah yang telah berkomitmen untuk berinovasi. “Untuk memastikan arahan-arahan yang saya sampaikan dapat dijalankan oleh perangkat daerah, maka saya mengharapkan kepada sekretaris daerah provinsi untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya”tutupnya Adapun penerima penghargaan yaitu ; ASN Terinovatif diberikan kepada Sultanisash, pimpinan perangkat daerah terinovatif diberikan kepada I Komang Adi Sujendera selaku Kadis Kesehatan Provinsi Sulteng, Perangkat daerah terinovatif diberikan kepada Irvan Aryanto selaku Kadis Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulteng, pemerintah daerah terinovatif diberikan kepada Hadianto Rasyid selaku Walikota Palu serta pemerintah daerah terbaik dalam indeks pengelolaan keuangan daerah atau IPKD diberikan kepada Mohammad Lahay selaku Bupati Tojo Una-Una.

Read article
Sosialisasi Inovasi Gerakan Mangande Padondo Ante Kita (GEMPITA) di SDN 7 Taipa

Palu – Kegiatan sosialisasi inovasi Gerakan Mangande Padondo Ante Kita (GEMPITA) di SDN 7 Taipa merupakan kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, Poltekkes Kemenkes Palu, Universitas Al Khairat Palu dan universitas Tadulako pada hari sabtu, 11 November 2023. Kegiatan ini merupakan pilot project memberikan sarapan kepada anak sekolah. Dalam Sambutannya, Wakil Walikota Palu dr.Reny Lamadjido, Sp.PK mengatakan bahwa sarapan adalah modal penting untuk mendukung prestasi belajar anak sehingga peran orang tua di rumah dalam menyiapkan sarapan anak sangat dibutuhkan. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah ini juga menyampaikan bahwa makan tidak boleh hanya mengenyangkan namun juga harus bergizi. Sementara itu, Ketua tim pelaksana kegiatan lapangan Fahmi Hafid, S.Gz, M.Kes menyampaikan terima kasih telah diberikan kepercayaan kepada tim untuk melaksanakan kegiatan GEMPITA. Dosen Gizi Poltekkes Kemenkes Palu ini berharap kegiatan ini nanti dapat diperluas cakupannya di seluruh Sulawesi Tengah. Hadir dalam kegiatan ini Sekertaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Jumriani, kepala UPT laboratorium Kesehatan, Dr. Rizqa, M.Kes, Ketua Tim Perencanaan Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah, Amsal, S.Ag, SKM, Pemerintah Kota Palu, Poltekkes Kemenkes Palu, Universitas Al Khairat, Universitas Tadulako, Kepala RSUD Anutapura, Dinas Pendidikan Kota Palu, serta orang tua/wali murid. Kegiatan ini akan memberikan sarapan pada 253 siswa yang ada di 2 sekolah yaitu SDN 7 Taipa dan SMPN 22 Kota Palu. Inovasi GEMPITA telah launching sejak tahun 2019 oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah dan akan terus diperluas untuk wilayah di provinsi Sulawesi Tengah.

Read article
Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023

Rencana aksi nasional pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2015 – 2020 disusun untuk memperkuat pelayanan kesehatan gigi dan mulut guna mendukung tercapainya indonesia sehat bebas karies 2030. Dasar pemikiran pencapaian indonesia bebas slot gacor karies tahun 2030 adalah memperkuat program UKGS dan UKGM serta peningkatan kemandirian masyarakat. Masalah kesehatan gigi dan mulut di indonesia dikategorikan ibu4d masih tinggi, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam upaya menurunkan angka kesakitan kesehatan gigi dan mulut. Peran pemerintah pusat sangat penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan standar pelayanan kesehatan gigi sesuai tugas dan wewenang di masing-masing instansi. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 ini dilaksanakan pada TW IV tahun 2023 Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan dilaksanakan pada tanggal 01 – 03 November 2023 bertempat di Hotel Santika Palu. Peserta pada Pertemuan ini sebanyak 26 orang dari dokter gigi Puskesmas terpilih, pengelola program pelayanan kesehatan gigi dan mulut Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan peserta Provinsi. Narasumber pada kegiatan ini dari pusat dan provinsi. Output yang dicapai pada pertemuan ini adalah Kebijakan program Kesehatan Gigi dan Mulut, Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut yang Optimal, Pencatatan dan Pelaporan Terintegrasi.

Read article
Rapat Program Kesehatan Kerja Bagi Perusahaan dan Pekerja Bersama Disnaker dan BPJS-Tk di Kabupaten Banggai

Kegiatan rapat program kesehatan kerja bagi perusahaan dan pekerja bersama Disnaker dan BPJS-TK dilaksanakan di Kabupaten Banggai. Rabu, 6 September 2023. Pelayanan kesehatan kerja meliputi upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Kegiatan ini terlaksana sebagai upaya penyebarluasan informasi terkait kegiatan pengelolaan faktor risiko bahaya kesehatan di tempat kerja untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kesehatan kerja di tempat kerja menuju pekerja yang sehat, bugar, dan produktif. Peserta kegiatan ini dari lintas provinsi, lintas sektor terkait yang melibatkan Disnakertrans Kabupaten, BPJS-TK Kabupaten, Pelaksana Kesehatan Kerja Dinkes Kabupaten dan Puskesmas serta Pekerja Perusahaan di wilayah kerja Puskesmas melalui koordinasi dan Advokasi terhadap lintas program dan lintas sektor terkait. Narasumber dari BPJS Kesehatan menyajikan materi program kerja BPJS-TK, serta regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung kesehatan, produktivitas dan perlindungan pekerja di perusahaan.

Read article
Rapat Program Kesehatan Kerja Bagi Perusahaan dan Pekerja Bersama Disnaker dan BPJS-Tk di Kabupaten Morowali

Kegiatan rapat program kesehatan kerja bagi perusahaan dan pekerja bersama Disnaker dan BPJS-TK dilaksanakan di Kabupaten Morowali. Selasa, 12 September 2023. Pelayanan kesehatan kerja meliputi upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Kegiatan ini terlaksana sebagai upaya penyebarluasan informasi terkait kegiatan pengelolaan faktor risiko bahaya kesehatan di tempat kerja untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kesehatan kerja di tempat kerja menuju pekerja yang sehat, bugar, dan produktif. Peserta kegiatan ini dari lintas provinsi, lintas sektor terkait yang melibatkan Disnakertrans Kabupaten, BPJS-TK Kabupaten, Pelaksana Kesehatan Kerja Dinkes Kabupaten dan Puskesmas, serta Pekerja Perusahaan di wilayah kerja Puskesmas melalui koordinasi dan Advokasi terhadap lintas program dan lintas sektor terkait. Narasumber dari BPJS Kesehatan menyajikan materi program kerja BPJS-TK, serta regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung kesehatan, produktivitas dan perlindungan pekerja di perusahaan. https://sips.info.masoemuniversity.ac.id/gas/ https://sips.info.masoemuniversity.ac.id/gas/nolimithoki/ https://sips.info.masoemuniversity.ac.id/gas/togel/ https://sips.info.masoemuniversity.ac.id/gas/depo5k/ https://sips.info.masoemuniversity.ac.id/gas/rungkad/ https://sips.info.masoemuniversity.ac.id/gas/pgsoft/ https://sips.info.masoemuniversity.ac.id/gas/gacor/ https://sips.info.masoemuniversity.ac.id/gas/maxwin/ https://sips.info.masoemuniversity.ac.id/gas/pulsa/ https://sips.info.masoemuniversity.ac.id/gas/mpo/ https://sips.info.masoemuniversity.ac.id/gas/gacor/ https://sips.info.masoemuniversity.ac.id/gas/ https://my.unisvet.ac.id/gas/ https://my.unisvet.ac.id/gas/antirungkad/ https://my.unisvet.ac.id/gas/depo5k/ https://my.unisvet.ac.id/gas/maxwin/ https://my.unisvet.ac.id/gas/nolimitcity/ https://my.unisvet.ac.id/gas/pulsa/ https://my.unisvet.ac.id/gas/sgacor2024/

Read article
Rapat Program Kesehatan Kerja Bagi Perusahaan Dan Pekerja Bersama Disnaker Dan BPJS-TK di Kabupaten Parigi Moutong

Kegiatan rapat program kesehatan kerja bagi perusahaan dan pekerja bersama Disnaker dan BPJS-TK dilaksanakan di Kabupaten Parigi Moutong. Sabtu, 2 September 2023. Pelayanan kesehatan kerja meliputi upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Kegiatan ini terlaksana sebagai upaya penyebarluasan informasi terkait kegiatan pengelolaan faktor risiko bahaya kesehatan di tempat kerja untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kesehatan kerja di tempat kerja menuju pekerja yang sehat, bugar, dan produktif. Peserta kegiatan ini dari lintas provinsi, lintas sektor terkait, yang melibatkan Disnaker trans Kabupaten, BPJS-TK Kabupaten, Pelaksana Kesehatan Kerja Dinkes Kabupaten dan Puskesmas serta Pekerja Perusahaan di wilayah kerja Puskesmas melalui koordinasi dan Advokasi terhadap lintas program dan lintas sektor terkait. Narasumber dari BPJS Kesehatan menyajikan materi program kerja BPJS-TK, serta regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung kesehatan, produktivitas dan perlindungan pekerja di perusahaan.

Read article