“Sudah saatnya kita memperbarui dan menata kembali Daftar Informasi Publik agar masyarakat dapat memperoleh data kesehatan yang transparan, akurat, dan mudah diakses.” — Muhtadi, SKM., MH – Pengelola PPID Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Read article
BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Sulteng dalam rangka Training Needs Assessment (TNA). Kegiatan ini bertujuan memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi ASN, sehingga dapat menjadi dasar penentuan prioritas pelatihan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta RPJMD 2025–2029.
Read article
“Evaluasi kelembagaan bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata untuk memperkuat struktur dan tata kelola organisasi di Dinas Kesehatan.”
Read article
“Data kesehatan kini dapat dipetakan lebih akurat untuk mendukung kebijakan tepat sasaran.”
Read article
“Predikat A ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Dinkes Sulteng. Kami akan terus menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kinerja agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik,” ujar Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Wayan Apriani, SKM., M.Epid.
Read article
"Kasus HIV/AIDS di Sulawesi Tengah menunjukkan tren mengkhawatirkan, sehingga dibutuhkan regulasi yang lebih kuat dan terintegrasi."
Read article
“Informasi yang akurat dan mudah diakses adalah kunci pelayanan publik yang transparan.”
Read article
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti rapat daring penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2025 yang digelar Sekretariat Daerah Sulteng. Rapat ini menandai langkah awal transformasi digital pemerintahan yang lebih terstruktur dan terukur. “Transformasi digital bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan,” tegas Aswin Saudo, Sekretaris Diskominfosantik Sulteng. Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido turut menutup rapat ini dengan komitmen kuat terhadap penerapan SPBE: “Saya akan memonitor langsung pelaksanaannya.” Seperti apa arah digitalisasi pemerintahan ke depan? Temukan jawabannya di rapat penyusunan SPBE ini.
Read article
“Rancangan Pergub ini bukan sekadar pelengkap regulasi, melainkan panduan teknis yang sangat strategis dalam menekan angka kematian ibu, bayi, dan prevalensi stunting di daerah.” — Amsal, S.Ag., SKM – Plt. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah “Dengan adanya harmonisasi ini, kita memastikan bahwa Pergub yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan aplikatif untuk mendukung kebijakan kesehatan di lapangan.” — Perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah “Harmonisasi adalah ruang untuk menyempurnakan naskah hukum agar tepat sasaran, memiliki kepastian hukum, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang berkualitas.” — Pejabat Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah
Read article
“Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bentuk tanggung jawab moral kita dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.” — Wayan Apriani, SKM., M.Epid., Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng “APIP hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan bahwa proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan, efisien, dan tepat sasaran.” — Suud, SE., MM, Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah “Setiap pejabat pengelola keuangan memiliki peran strategis. Memahami batas kewenangan dan tanggung jawab adalah kunci dalam menghindari kesalahan pengelolaan.” — Irwan, SKM., SH., M.Kes., MH, Narasumber Bimtek “Melalui pemahaman yang baik terhadap sistem akuntansi pemerintahan, kita bisa memastikan setiap rupiah dari anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.” — Kepala Bagian Akuntansi, BPKAD Provinsi Sulteng “Kegiatan ini menjadi refleksi bersama bahwa penguatan kapasitas SDM di bidang keuangan adalah pondasi penting dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh.” — Hestiwati, SKM., M.Kes., Kabid Pelayanan Kesehatan
Read article