Pertemuan Koordinasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar Tahun Anggaran 2023
Palu – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan Pertemuan Koordinasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar Tahun Anggaran 2023, bertempat di Hotel Sutan Raja pada hari kamis 09 maret 2023. Pertemuan di buka oleh Kepala Bidang Kefarmasian, Alkes dan SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ilham, SKM.,M.Kes Kegiatan berlangsung selama 3 ( tiga ) dengan jumlah peserta sebanyak 62 orang. Kegiatan ini dihadiri oleh Penanggung Jawab Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Tengah, Operator Sistem Logistik Obat dan BMHP Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Se-Provinsi Sulawesi Tengah. Narasumber dari Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan RI yang menyampaikan materi tentang penyusunan Rencana Kebutuhan Obat oleh apt. Rizkia Diar Damayanti, S.Farm dan materi tentang penerapan sistem logistik obat dan BMHP oleh Dra. Sri Endah Suhartatik, Apt. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menyebutkan bahwa strategi penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan adalah penguatan sistem logistik farmasi berbasis elektronik. Manajemen logistik merupakan suatu siklus pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan mulai dari seleksi, pembelian, distribusi dan penggunaan. Instalasi farmasi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai peran penting dalam mendistribusikan obat dan BMHP sampai ke fasilitas kesehatan dasar, termasuk mendistribusikan obat-obat program. Logistik obat dan perbekalan kesehatan memiliki peran penting dalam sistem kesehatan nasional. Obat dan perbekalan kesehatan berperan untuk mendukung pelayanan kesehatan di semua tingkat pelayanan kesehatan. Pentingnya pengelolaan logistik diprediksi akan meningkat, khususnya di era Jaminan Kesehatan Nasional. Manajemen logistik obat dan perbekalan kesehatan yang baik akan memberikan kemudahan untuk mengelola pengadaan, penyimpanan, dan distribusi dalam rangka untuk memenuhi permintaan pasien yang semakin lama semakin meningkat. Pelayanan logistik obat dan perbekalan kesehatan di Indonesia memiliki pola dan struktur yang khas mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan fasilitas kesehatan, dimana masing-masing tingkat memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda terkait dengan pengelolaan logistik obat dan perbekalan kesehatan. Dalam rangka penguatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu adanya perencanaan kebutuhan obat yang akurat melalui verifikasi untuk menjamin ketersediaan obat dan vaksin baik untuk program dan pelayanan kesehatan dasar di pelayanan kesehatan primer sehingga dapat mendukung strategi pemenuhan obat dan BMHP dalam rangka transformasi layanan primer. Seringkali adanya rotasi pengelola logistik obat dan perbekalan kesehatan yang tinggi di daerah memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan pendampingan dalam penyusunan rencana kebutuhan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pemahaman dan akurasi perencanaan kebutuhan semakin meningkat sehingga dapat menjamin ketersediaan obat dan vaksin. VII. Tujuan Kegiatan: Merumuskan rekomendasi dan komitmen Melalui kegiatan ini diharapkan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan khususnya dalam penyusunan RKO yang baik dan terverifikasi sehingga ketersediaan obat dan BMHP tetap terjamin demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu penerapan sistem pencatatan logistik secara elektronik dapat dilakukan dengan baik dan terjamin validitasnya.
Read article