Sulawesi Tengah, 6 Februari 2025 – Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang merupakan bagian dari delapan Misi Asta Cita Kepemimpinan Presiden 2024-2029, Komisi IX DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Tengah. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai kesiapan implementasi PKG di daerah tersebut serta memperoleh masukan guna optimalisasi pelaksanaannya secara nasional.

PKG merupakan inisiatif Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Program ini mencakup pemeriksaan kesehatan dari bayi baru lahir hingga lanjut usia, dengan fokus pada deteksi dini faktor risiko kesehatan serta upaya promotif dan preventif berbasis teknologi digital.

Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2023, tantangan kesehatan masih dihadapi masyarakat Indonesia, seperti angka stunting pada balita yang mencapai 21,5%, prevalensi merokok pada anak usia 10-18 tahun sebesar 7,4%, serta tingginya angka hipertensi dan obesitas pada kelompok dewasa. Pemeriksaan kesehatan rutin menjadi langkah strategis untuk mencegah dan menangani kondisi ini lebih awal.

PKG dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok sasaran melalui tiga mekanisme utama:

1. PKG Hari Ulang Tahun, untuk bayi baru lahir hingga anak usia 6 tahun serta penduduk usia 18 tahun ke atas, dilaksanakan saat hari ulang tahun atau dalam satu bulan setelahnya.
2. PKG Sekolah, untuk anak usia 7-17 tahun, dilakukan setiap tahun ajaran baru.
3. PKG Khusus, bagi ibu hamil, bayi, dan anak usia dini, sesuai standar pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Sebagai bagian dari pengawasan anggaran yang telah disetujui untuk pelaksanaan PKG tahun 2025, Komisi IX DPR RI menggelar pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tengah dan jajaran terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Bappeda, BPJS Kesehatan, serta perwakilan fasilitas layanan kesehatan. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat kesiapan dan pelaksanaan PKG secara nasional.

Kunjungan kerja berlangsung dari 6 hingga 8 Februari 2025 dan diakhiri dengan laporan serta evaluasi terhadap kesiapan daerah dalam menjalankan program ini. Komisi IX DPR RI menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberhasilan PKG demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Persiapan dan Implementasi PKG di Sulawesi Tengah

Menindaklanjuti berbagai regulasi terkait, termasuk Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/Menkes/2002/2024 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.0.07.Menkes/33/2025, sejumlah langkah telah dilakukan untuk mendukung persiapan PKG di Sulawesi Tengah, antara lain:

• Koordinasi lintas sektor, termasuk pertemuan dengan Bappeda, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, serta fasilitas layanan kesehatan.
• Sosialisasi dan pelatihan, melalui webinar series yang melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas.
• Simulasi pelayanan PKG, yang telah dilakukan di beberapa Puskesmas di Kota Palu dan Kabupaten Donggala.
• Pemantauan kesiapan logistik, termasuk ketersediaan reagen dan bahan medis habis pakai (BMHP) melalui platform BMHP SMILE Satu Sehat Logistik.

Saat ini, jumlah fasilitas kesehatan yang siap melaksanakan PKG di Sulawesi Tengah meliputi:

• Puskesmas: 219 unit (100% siap), dengan 4 Puskesmas telah mulai melaksanakan PKG.
• Klinik: 141 unit.
• Laboratorium kesehatan: 2 unit (Tier 3 dan Tier 4).

Namun, terdapat tantangan dalam implementasi program ini, di antaranya:

• Belum semua masyarakat memiliki perangkat elektronik (HP) dan keterbatasan akses jaringan di beberapa daerah.
• Keterbatasan tenaga kesehatan, di mana hanya 123 dari 219 Puskesmas (56,16%) yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan yang ideal.
• Belum tersedianya anggaran dari transfer daerah, mengingat rencana kegiatan PKG baru dicanangkan pada akhir 2024 dan petunjuk teknis pelaksanaannya baru diterbitkan pada Januari 2025.

Dukungan dan Harapan

Agar Program PKG dapat berjalan optimal, diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, serta masyarakat. Sosialisasi program juga perlu terus ditingkatkan melalui berbagai saluran komunikasi.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah