Admin Baru

Validasi Data Viral Load HIV Perkuat Akurasi Pelaporan dan Dukung Target Eliminasi AIDS 2030 di Sulawesi Tengah

Keberhasilan pengendalian HIV tidak hanya ditentukan oleh tersedianya layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga oleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berangkat dari komitmen tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Pertemuan Validasi Data Pemeriksaan Viral Load HIV Tingkat Provinsi Tahun 2026 di Hotel Sentral Palu, Selasa (30/6/2026), sebagai upaya memperkuat kualitas pelaporan program sekaligus mendukung percepatan pencapaian target eliminasi AIDS tahun 2030.

Read article
ABK-Kes dan SatuSehat SDMK: Fondasi Perencanaan Tenaga Kesehatan yang Lebih Akurat di Daerah

PALU – Ketersediaan tenaga kesehatan yang sesuai kebutuhan menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) tidak lagi hanya berorientasi pada jumlah tenaga yang tersedia, tetapi harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat memastikan pemerataan tenaga kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus dalam Sosialisasi Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Kesehatan pada Selasa (19/5/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai mekanisme perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan melalui metode Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK-Kes) yang terintegrasi dengan platform SatuSehat SDMK. Perencanaan Berbasis Data Menjadi Kunci Perencanaan tenaga kesehatan merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya perlu dilakukan secara sistematis dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra). Melalui pendekatan tersebut, kebutuhan tenaga kesehatan tidak lagi ditentukan berdasarkan perkiraan, tetapi dihitung berdasarkan beban kerja nyata pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, hasil perencanaan akan lebih objektif, terukur, dan mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu Standar Kebutuhan Minimal dan Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK-Kes). Kedua metode tersebut saling melengkapi dalam menghasilkan peta kebutuhan SDMK yang lebih komprehensif. Integrasi Melalui Platform SatuSehat SDMK Salah satu penguatan dalam perencanaan SDMK adalah integrasi data melalui platform SatuSehat SDMK. Sistem ini akan menghimpun data tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah, swasta, maupun praktik mandiri. Melalui dashboard perencanaan yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran mengenai ketersediaan, distribusi, jenis profesi, hingga kebutuhan tenaga kesehatan di setiap wilayah secara lebih akurat. Data tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pemerataan tenaga kesehatan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan berkeadilan. Digitalisasi data melalui SatuSehat SDMK juga menjadi langkah penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based policy), sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola SDM kesehatan di daerah. Menjadi Dasar Penyusunan Formasi Tenaga Kesehatan Hasil perhitungan kebutuhan SDMK tidak hanya berfungsi sebagai data statistik, tetapi juga menjadi dasar penyusunan formasi jabatan fungsional kesehatan di daerah. Informasi tersebut akan membantu pemerintah daerah menentukan strategi pemenuhan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan dan kemampuan fiskal masing-masing. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maupun program penugasan khusus sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pendekatan tersebut, setiap kebijakan pengadaan tenaga kesehatan diharapkan benar-benar didasarkan pada kebutuhan pelayanan, bukan sekadar pemenuhan jumlah pegawai. Sinergi Lintas Sektor Menjadi Faktor Penentu Keberhasilan perencanaan SDMK tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi memerlukan kolaborasi berbagai perangkat daerah. Penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan harus melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Organisasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi lintas sektor tersebut diperlukan agar hasil Analisis Beban Kerja Kesehatan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang realistis, sesuai kebutuhan pelayanan, serta didukung oleh kemampuan anggaran daerah. Melalui penerapan metode ABK-Kes yang terintegrasi dengan platform SatuSehat SDMK, diharapkan setiap pemerintah daerah mampu menyusun perencanaan tenaga kesehatan yang lebih akurat, adaptif, dan berkelanjutan. Perencanaan yang berbasis data tidak hanya mendukung pemerataan tenaga kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Sumber : Tim Media Farmalkes dan SDMK

Read article
Di Balik Tuntasnya Program Internsip: Pembelajaran dari Penugasan 12 Dokter PIDI di Buol dan Banggai Laut

Pengabdian di daerah dengan berbagai keterbatasan menjadi pengalaman berharga bagi 12 dokter peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Angkatan II Periode Mei 2025 di Provinsi Sulawesi Tengah. Selama satu tahun menjalankan penugasan di Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Laut, para dokter tidak hanya mengasah kompetensi klinis, tetapi juga belajar beradaptasi dengan tantangan pelayanan kesehatan di lapangan sebelum akhirnya dinyatakan menyelesaikan program internsip dengan baik.

Read article
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untad Selesaikan Program Magang Berdampak di Dinkes Sulteng

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan Dosen Pembimbing Lapangan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako dalam rangka penarikan mahasiswa Magang Berdampak Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026. Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan kerja sama antara dunia akademik dan instansi pemerintah dalam mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa.

Read article
Pelatihan Gizi Bencana Tingkat Provinsi, Dinkes Sulteng Perkuat Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Situasi Darurat

Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan situasi darurat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Pelatihan Gizi Bencana bagi tenaga kesehatan tingkat provinsi yang berlangsung pada 19–22 Mei 2026 di UPT Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Palu. Pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan menghadapi berbagai potensi bencana yang berdampak terhadap kondisi gizi masyarakat.

Read article