Palu, 2 Oktober 2025 – Kegiatan Workshop Manajemen Data SKDR resmi ditutup pada Kamis (2/10) di UPT Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Palu. Penutupan dilakukan oleh dr. Moh. Ikbal, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, mewakili pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
Kegiatan yang berlangsung selama beberapa hari ini diikuti oleh peserta dari Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten/kota, Balai Kekarantinaan Kesehatan, serta mitra terkait. Para peserta berasal dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Selama kegiatan, peserta mendapatkan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam manajemen data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR). Selain itu, telah disusun pula rencana tindak lanjut dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, termasuk di tingkat Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK).
Dalam sambutannya, dr. Ikbal menyampaikan pentingnya penerapan ilmu yang diperoleh untuk memperkuat sistem surveilans di daerah masing-masing. Ia menekankan bahwa deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi KLB menjadi kunci dalam mencegah meluasnya penyakit menular. “Workshop ini memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola data SKDR secara lebih efektif. Dengan begitu, kita bisa segera merespon jika ada potensi KLB, baik malaria, diare, keracunan pangan, maupun DBD yang setiap tahun terjadi di Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi lintas provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah merupakan wujud nyata kolaborasi regional dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan. “Harapan kami, peserta mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran ini di daerah masing-masing, sehingga sistem surveilans menjadi lebih responsif,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, disepakati bahwa Kementerian Kesehatan akan menyusun SOP pelaporan, validasi, dan analisis data SKD-KLB; Dinas Kesehatan Provinsi melakukan sosialisasi hasil pelatihan kepada rekan kerja serta memonitor implementasi SKDR setiap minggu; Kabupaten/Kota memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan melaporkan data SKDR secara rutin dan akurat; sementara rencana tindak lanjut untuk Balai Kekarantinaan Kesehatan meningkatkan kewaspadaan dengan pemeriksaan kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional terutama dari daerah endemik.
Dinas Kesehatan Provinsi juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi hasil pelatihan. Sistem ini dinilai sangat strategis dalam mendukung transformasi kesehatan, khususnya pada pilar sistem ketahanan kesehatan.
Di akhir kegiatan, penyelenggara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta dan fasilitator. Diharapkan hasil workshop ini benar-benar memberikan manfaat nyata dalam pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
Penulis Sumiati, SKM., M. Kes
