Pastikan Kualitas Data, Dinkes Prov Sulteng Menyelenggarakan Giat Implementasi Monev Data Melalui PKDR

Untuk memastikan akurasi data Kesehatan baik dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng menyelenggarakan Implementasi Monev Data Melalui PKDR. Kegiatan dilaksanakan hari Kamis, 18/07/2024 bertempat di Hotel Aston, Palu. Dalam sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Koordinator sub program Amsal S.Ag, SKM pentingnya kegiatan ini untuk mendukung ketersediaan data yang berkualitas dan adanya persamaan persepsi pada data. Acara dihadiri oleh ketua Tim Kerja Pusat dan Teknologi Informasi Kesehatan (Pusdatin), Ibu Farida Sibuea, SKM.,MPhSc Bersama Tim sebagai narasumber membawakan materi dengan judul Petunjuk Peningkatan Kualitas DaA. Untuk mengukur kualitas data yang ada, maka di undang 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sgi dan Donggala serta Kota Palu yang di wakili masing-masing Puskesmas di wilayahnya, Hasil dari penilaian tersebut akan dipaparkan pada tanggal 19 Juli 2024 sebagai bahan evaluasi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat Penilaian Kualitas Data Rutin (PDKR) adalah suatu metode yang dirancang untuk menilai kualitas data rutin dan meningkatkan kualitas data yang dapat dilakukan oleh pengelola data program kesehatan secara berjenjang pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota.

Read article
Pelaksanaan Fasilitas Klinik di Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Mutu dan Akreditasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sebagai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 yang memiliki daerah otonom ditingkat kabupatan/kota dan sebagai pemilik Puskesmas dan pembina Klinik (baik milik pemerintah daerah maupun milik masyarakat) yang berada di wilayah satuan kerjanya. SKPD tentunya memiliki tanggung jawab dalam upaya memperbaiki kinerja pemberian layanan kepada masyarakat termasuk dalam memperbaiki mutu pelayanan kesehatan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/kota. Berdasarkan hasil kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Klinik di Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Mutu dan Akreditasi Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan : – Melakukan sosialisasi terhadap Klinik yang berada di wilayah kerja masing-masing, – Mewajibkan seluruh Klinik melakukan pengukuran dan pengiriman laporan Indikator Nasional Mutu(INM) dan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berjalan dan melakukan            Monitoring Evaluasi ke Klinik terhadap pelaporan tersebut, – Melakukan Monitoring terhadap klinik agar segera melakukan penyusunan PPS (Perencanaan Perbaikan        Strategis) dan mengirimkan PPS tersebut di dalam Aplikasi DFO setelah sertifikat Akreditasi di terima dan      memberikan umpan balik terhadap PPS tersebut. – Mendorong klinik untuk segera mengimplementasikan RME (Rekam Medis Elektronik) terintegrasi dengan    Satu Sehat, – Melakukan Koordinasi Lintas Program (Seksi Alkes dan Seksi SDMK) terkait Akreditasi Klinik, – Klinik dapat melakukan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing        pada waktu persiapan survey Akreditasi, – Klinik wajib melakukan pengukuran dan pengiriman Laporan INM dan IKP Klinik sebelum tanggal 15 bulan    berjalan.    

Read article
Rapat Persiapan Verifikasi ODF (Open Defecation Free) Kota Palu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 mempunyai berupa memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar, di mana salah satu kegiatan prioritas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar adalah penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan aman, pemerintah menargetkan akses masyarakat pada perumahan dan pemukiman yang layak, aman dan terjangkau meningkat pada tahun 2024. Hal ini termasuk target 90% sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% akses sanitasi aman dan ketiadaan rumah tangga yang BAB sembarangan di tempat terbuka. Capaian Kota Palu sudah 100% masyarakat tidak lagi BAB Sembarangan hal ini dibuktikan dengan adanya verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim verifikasi tingkat Kelurahan dan dibuktikan dengan SK Berita Acara Verifikasi desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa Kelurahan di Kota Palu sudah tidak lagi mempraktikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Walaupun semua Kelurahan di Kota Palu sudah dinyatakan SBS, namun masih terdapat daerah yang belum tersentuh dengan pelayanan Air Minum dan Sanitasi dasar yang menyebabkan masih ada masyarakat BABS Sembarangan, di antaranya Kelurahan Duyu, Kelurahan Ujuna, Kelurahan Pantoloan. Tujuan Kegiatan tersebut yaitu : 1. Penguatan Komitmen dalam penyelesaian Sarana Air Minum dan Sanitasi dasar 2. Persiapan Verifikasi ODF tingkat Kota Palu Berkenaan dengan hal tersebut diharapkan dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Palu dalam menuntaskan wilayah Keluarahan yag masyarakatnya masih BABS terbuka dan BABS tertutup melaluui Komitmen Lintas Sektor yang terkait.

Read article
Pengukuran Kebugaran Jasmani Perusahaan/institusi dan Skrining Kesehatan di Wilayah Kota Palu Tahun 2024

Bertempat di Pabrik tahu Afifah Kelurahan Tavanjuka Kota Palu, diadakan giat Pengukuran kebugaran jasmani perusahaan/institusi dan skrining kesehatan. Sasaran peserta adalah pekerja Kelurahan Tavanjuka sebanyak 30 orang dan pelaksana kegiatan adalah Pengelola Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi, kabupaten, Puskesmas dan pengelola PTM Puskesmas. Peningkatan kebugaran jasmani yang meliputi peningkatan stamina dan status kesehatan seseorang dapat dicapai dengan mengurangi waktu sedentari(kurang aktif bergerak) dengan aktivitas fisik dan latihan fisik/olahraga secara baik, benar, terukur, dan teratur. Untuk mengetahui peningkatan kebugaran jasmani seseorang, dapat dilakukan minimal 2 kali pengukuran kebugaran jasmani dengan rentang waktu minimal 3 bulan. Dalam rentang waktu tersebut dilakukan upaya peningkatan kebugaran jasmani. Untuk mengukur tingkat kebugaran tubuh , di gunakan aplikasi Pengukuran Kebugaran jasmani Mandiri SIPGAR, yang dapat diakses langsung melalui internet atau di unduh melalui Playstore. SIPGAR ( Sistem Informasi Pengukuran Kebugaran Mandiri ) merupakan aplikasi pemeriksaan kondisi fisik seseorang yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan metode Rockport. Penggunaan aplikasi SIPGAR ini sangat efektif yang dapat dilakukan secara mandiri untuk menentukan tingkat kebugaran seseorang. Diharapkan kegiatan ini sasarannya bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran Jasmani bagi pekerja di Perusahaan/institusi dalam mewujudkan pekerja yang produktif serta penerapan gaya hidup sehat.

Read article
Workshop Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Se-Provinsi Sulawesi Tengah

Kegiatan Workshop BLUD Puskesmas dilakukan untuk peningkatan kapasitas stakeholder dalam mempersiapkan penerapan BLUD Puskesmas, dalam bentuk kegiatan rapat koordinasi untuk persiapan pelaksaaan pertemuan dan evaluasi pelaksanaan workshop, pelaksanaan pertemuan workshop untuk peningkatan kapasitas stakeholder terkait penerapan BLUD Puskesmas dan pendampingan pasca workshop yang bertujuan untuk memantau implementasi BLUD Puskesmas pasca dilaksanakan pertemuan workshop BLUD Puskesmas. Puskesmas sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan perlu mendapatkan dukungan dalam hal akses dan penguatan kualitas pelayanan. Penguatan kualitas pelayanan dilakukan melalui pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya yang memadai. Pemenuhan sumber daya tersebut membutuhkan kemampuan pengelolaan sumber daya yang optimal, ketersediaan anggaran dan komitmen serta kapasitas pembinaan dari dinkes kabupaten/kota. Berdasarkan data Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) Tahun 2019 terkait pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan menunjukkan bahwa jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar adalah 6944 dari 10.134 Puskesmas (68,52%). Pelayanan sesuai standar yang dimaksud adalah termasuk standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Terkait sumber daya manusia, berdasarkan data tersebut masih terdapat 7,5% Puskesmas yang tidak memiliki dokter, dengan jumlah terbanyak tidak memiliki dokter adalah di Provinsi Papua (43,5%), Provinsi Maluku (30,2%), dan Provinsi Papua Barat (29,9%). Berdasarkan data Rifaskes Tahun 2011 dalam hal pembinaan yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota kepada Puskesmas, berada dalam rentang 18% sampai 61%. Berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan bahwa belum seluruh Puskesmas mampu memberikan pelayanan sesuai standar, belum seluruh Puskesmas memiliki dokter serta belum semua dinas kesehatan kabupaten/kota mampu memberikan bimbingan dan pembinaan teknis kepada Puskesmas di wilayah kerjanya secara optimal. Kegiatan Workshop BLUD Puskesmas dilakukan untuk peningkatan kapasitas stakeholder dalam mempersiapkan penerapan BLUD Puskesmas, dalam bentuk kegiatan rapat koordinasi untuk persiapan pelaksaaan pertemuan dan evaluasi pelaksanaan workshop, pelaksanaan pertemuan workshop untuk peningkatan kapasitas stakeholder terkait penerapan BLUD Puskesmas dan pendampingan pasca workshop yang bertujuan untuk memantau implementasi BLUD Puskesmas pasca dilaksanakan pertemuan workshop BLUD Puskesmas.

Read article
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada acara Pembukaan PERTEMUAN ORIENTASI LAYANAN TEST DAN PENGOBATAN HIV BAGI KLINIK SWASTA DI KOTA PALU

Palu, 15 Maret 2023 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada acara Pembukaan PERTEMUAN ORIENTASI LAYANAN TEST DAN PENGOBATAN HIV BAGI KLINIK SWASTA DI KOTA PALU yang diwakili oleh Bapak Afuad, SKM., M.Kes. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. .. PROGRAM PENGENDALIAN HIV/AIDS BERTUJUAN UTAMA UNTUK MENGHENTIKAN EPIDEMI AIDS DI INDONESIA PADA TAHUN 2030, DENGAN TUJUAN KHUSUS (‘THREE ZEROS’) UNTUK (1) MENURUNKAN HINGGA MENIADAKAN INFEKSI HIV BARU; (2) MENURUNKAN HINGGA MENIADAKAN KEMATIAN YANG DISEBABKAN OLEH KEADAAN YANG BERKAITAN DENGAN AIDS; DAN (3) MENIADAKAN DISKRIMINASI TERHADAP ODHA. UNTUK MENCAPAI TUJUAN DITERAPKAN PENDEKATAN 95-95-95, YAITU MENEMUKAN 95% DARI PERKIRAAN ODHA YANG ADA MELALUI TES HIV, MENGOBATAI 95% ODHA YANG DITEMUKAN DAN MEMASTIKAN 95% DARI ODHA YANG DIOBATI MENGALAMI SUPRESI VIRUS (TIDAK TERDETEKSI DENGAN PEMERIKSAAN ‘VIRAL LOAD) . .. BERDASARKAN DATA YANG TERCATAT DI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022, ODHA YANG MENGETAHUI STATUS DAN MASIH HIDUP MENCAPAI 1.976 (42%), ODHA YANG MASIH DALAM PENGOBATAN ARV SEBESAR 58% VIRUSNYA TERSUPRESI BARU MENCAPAI 28%, SERTA ODHA YANG LOST TO FOLLOW UP (LTFU) MASIH BERJUMLAH 382 ORANG. .. SEJAK TAHUN 2020, KEMENTERIAN KESEHATAN TELAH BERUPAYA MEMBUKA AKSES SELUAS-LUASNYA DENGAN MELATIH DAN MEMBUKA LAYANAN PENGOBATN DUKUNGAN PERAWATAN (PDP) DI SELURUH WILAYAH INDONESIA KHUSUSNYA DI 238 KAB/KOTA YANG DIDUKUNG DARI DANA THE GLOBAL FUND. TERCATAT SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 TELAH TERSEDIA LAYANAN TES BERJUMLAH 253 SERTA 25 LAYANAN PENGOBATAN YANG TERSEBAR DI 13 KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH. .. UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DAN MELAKUKAN AKSELERASI ART DENGAN MENGINTENSIFKAN PENERAPAN KEBIJAKAN TEST & TREAT, PENEMUAN KASUS LAMA YANG BELUM ART DAN LFU SERTA PENEMUAN KASUS BARU TERMASUK PADA PASIEN IMS, TB DAN HEPATITIS MAKA DIANGGAP PERLU UNTUK MELAKSANAKAN KEMBALI ORIENTASI LAYANAN PENGOBATAN BAGI PETUGAS FASKES PEMERINTAH MAUPUN SWASTA. .. DIHARAPKAN SETELAH PELATIHAN INI, LAYANAN PENGOBATAN AKAN BERTAMBAH KHUSUSNYA DI KOTA PALU, SEHINGGA AKAN MEMUDAHKAN AKSES ARV BAGI ODHIV DAN TENTUNYA AKAN BERDAMPAK PADA MENURUNNYA ANGKA LOST TO FOLLOW UP, MENURUNNYA ANGKA KASUS AIDS AKIBAT MENINGKATNYA PERSENTASE ODHIV BARU YANG MEMULAI PENGOBATAN.   http://ventolinhfainhaler.com/ https://routerssetups.com/ https://heylink.me/venomgg/ https://heylink.me/nolimithoki/ https://sparta.bsn.go.id/uploads/slot-pulsa/ https://sparta.bsn.go.id/uploads/mpo4d/ https://sparta.bsn.go.id/uploads/slot-thailand/ https://sparta.bsn.go.id/uploads/slot-gopay/ https://sparta.bsn.go.id/uploads/slot-hoki/ https://sparta.bsn.go.id/uploads/juara228/ https://sparta.bsn.go.id/uploads/nolimithoki/ https://sparta.bsn.go.id/uploads/bo77/ https://sparta.bsn.go.id/uploads/idnslot/ https://sparta.bsn.go.id/uploads/nolimitcity/ https://sparta.bsn.go.id/uploads/slot303/ https://sparta.bsn.go.id/uploads/slot777/ https://sparta.bsn.go.id/uploads/slot-maxwin/

Read article
Penyelidikan Epidemiologi dan Penanganan Kasus KLB Campak

Penyelidikan dan penanggulangan KLB sangat bergantung dari kemampuan dan kemauan petugas pelaksana yaitu Tim Gerak Cepat maupun petugas surveilans. Salah satu tantangan dan sekaligus keunggulan seorang ahli epidemiologi adalah pada kemampuannya melakukan penyelidikan suatu Kejadian Luar Biasa (KLB). Tim TGC Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah, tim surveilans dinkes Kabupaten Touna serta tim Puskesmas Molowagu turun serentak dalam rangka Penyelidikan Epidemiologi dan penanganan kasus KLB Campak. Di Desa Kambutu Kecamatan Batudaka Kabupaten Touna. Kasus KLB campak di Desa Kambutu ini terjadi karena msh rendahnya cakupan imunisasi dasar termasuk campak di desa tersebut. Anak yang terinfeksi campak ini sebagian besar blm di imunisasi.

Read article
Musrembang RKPD Tahun 2025 dan RPJPD Tahun 2025 – 2045 Provinsi Sulawesi Tengah

Penandatanganan komitmen bersama menuju provinsi sulawesi tengah stop buang air besar sembarangan, oleh para Bupati dan Walikota. komitmen ini bertujuan untuk untuk menurunkan angka stutating serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui praktek stop Buang Air Besar sembarangan (stop BABS). Komitmen ini membutuhkan komitmen pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat untuk menuju Sulteng stop BABS tahun 2024. https://slotreceh.info/ https://bo77.info/ https://bem.uimandiri.ac.id/ https://jagalah.kejari-muba.go.id/ https://webdisk.perpustakaan.sttdiakonos.ac.id/ https://cosp.universitasputrabangsa.ac.id/ https://archieve.ikadi.or.id/ https://kiblat.mui-gorontaloprov.or.id/

Read article
Halal Bihalal Keluarga Besar Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Keluarga besar Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Halal Bihalal di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (16/4/2024) Halal bihalal bertujuan untuk mempererat silaturahmi, saling memaafkan untuk menciptakan keharmonisan dan kekompakan pasca perayaan Idul Fitri 1445 H. Harapannya momentum lebaran ini menjadikan kita pribadi yang lebih arif dan bijaksana dalam menjalani tugas memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan rasa tulus, iklas dan bertanggungjawab.

Read article
Pertemuan Validasi Data Profil Kesehatan

Untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat, tepat waktu, berkualitas dan sesuai kebutuhan maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sub Bagian Program mengadakan Pertemuan Validasi Data Kesehatan Tahun 2024 yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai 07 Maret s/d 09 Maret 2024 di Hotel Palu Golden, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas kesehatan Provinsi , dalam hal ini di wakili oleh Koordinator Sub Program, Amsal, S.Ag, SKM Pertemuan Validasi Data Kesehatan ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan tiap tahun dengan tujuan tersedianya data yang valid, lengkap dan akurat sebagai bahan penyusunan Dokumen Profil Kesehatan yang ideal, tersusunya kesepakatan-kesepakatan tentang data dan informasi kesehatan yang valid dan terpercaya sesuai kebutuhan dan tersosialisasinya informasi terkini terkait Penyusunan Profil Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan. Peserta pertemuan terdiri dari 13 Kabupaten/Kota dan 75 orang peserta lintas program, pengelola data dan pengelola program di Dinas Kesehatan Provinsi dan tim penyusun dokumen Profil Kesehatan Provinsi. Narasumber kegiatan ini dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pusdatin, BPS, Dinas Kesehatan Kab. Donggala dan dari Polda Sulteng. Pertemuan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan di tutup dengan kegiatan Desk data.

Read article